Seperti yang kita ketahui pada tulisan sebelumnya, warga banyak yang menolak.. Alasan mereka makin banyak yaitu:
- memiliki tanah disana. walaupun secara hukum tinggal di tanah itu ilegal. Apabila legal, tetap saja akan ada kompensasi
- pindah ke tempat baru akan bayar. Ada kemungkinan isu yang berkembang. Hal ini berbahaya karena bila terjadi maka seharusnya kita lapor bukan malah bikin kisruh!
- beberapa orang sudah membuat usaha disana. Yang dimaksud disini seperti toko, bila dibongkar mau cari uang dimana.. Apalagi mungkin usaha kayak perbaikan motor! Tentu saja ada solusinya, namun berbeda dengan para warga.. mungkin usaha ini akan tetap sampai waktu normalisasi
- dan lain-lain
Ini memang jadi penyakit lama. Makanya gubernur sebelumnya biasa memakai kekerasan (Satpol PP) untuk menyelesaikannya. Namun cara Jokowi tentunya berbeda.. Namun apakah tepat caranya?? biar waktu yang jawab
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan rencana relokasi warga yang tinggal di Waduk Pluit kepada Komnas HAM. Usai pertemuan, baik Jokowi dan Komnas HAM sepakat akan kerjasama dalam proses penggusuran.
"Kami ingin memberikan solusi bagi warga sekitar Waduk Pluit. Kami akan bekerja sama dengan Komnas HAM," kata Jokowi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/5).
Dalam pertemuan tadi, Jokowi mengatakan pihaknya telah mencocokkan data yang dimiliki oleh Pemprov DKI dengan Komnas HAM. "Saling melengkapi data dan bekerjasama, bekerja di lapangan karena memang semangatnya sama," katanya.
Jokowi juga menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa dirinya sebenarnya sudah memberi pemberitahuan soal penggusuran. Namun, menurutnya, di Waduk Pluit banyak kelompok berbeda.
"Kami memang sudah bertemu berkali-kali, tetapi kelompoknya berbeda keinginan, tapi sudah ada penyelesaian," ujarnya.
Di samping itu, Jokowi juga menemukan ada beberapa warga yang enggan digusur karena punya kepentingan. "Ada masyarakat yang punya hak rumah di situ. Ada developer kecil yang menyewakan ruang di sana," ujarnya.
Sebelum ditempati oleh warga, Waduk Pluit luasnya 80 hektare. Tapi kini waduk menyusut menjadi 60 hektare. Penyebabnya, 20 hektare luas waduk telah ditanami bangunan ilegal oleh warga. Akibatnya, waduk menjadi kecil dan menyusut.
Bahkan, kedalaman waduk hanya dua meter, yang idealnya sekitar lima meter. Setelah banjir surut, Pemprov DKI Jakarta mencoba melakukan normalisasi waduk.
"Kami ingin memberikan solusi bagi warga sekitar Waduk Pluit. Kami akan bekerja sama dengan Komnas HAM," kata Jokowi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/5).
Dalam pertemuan tadi, Jokowi mengatakan pihaknya telah mencocokkan data yang dimiliki oleh Pemprov DKI dengan Komnas HAM. "Saling melengkapi data dan bekerjasama, bekerja di lapangan karena memang semangatnya sama," katanya.
Jokowi juga menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa dirinya sebenarnya sudah memberi pemberitahuan soal penggusuran. Namun, menurutnya, di Waduk Pluit banyak kelompok berbeda.
"Kami memang sudah bertemu berkali-kali, tetapi kelompoknya berbeda keinginan, tapi sudah ada penyelesaian," ujarnya.
Di samping itu, Jokowi juga menemukan ada beberapa warga yang enggan digusur karena punya kepentingan. "Ada masyarakat yang punya hak rumah di situ. Ada developer kecil yang menyewakan ruang di sana," ujarnya.
Sebelum ditempati oleh warga, Waduk Pluit luasnya 80 hektare. Tapi kini waduk menyusut menjadi 60 hektare. Penyebabnya, 20 hektare luas waduk telah ditanami bangunan ilegal oleh warga. Akibatnya, waduk menjadi kecil dan menyusut.
Bahkan, kedalaman waduk hanya dua meter, yang idealnya sekitar lima meter. Setelah banjir surut, Pemprov DKI Jakarta mencoba melakukan normalisasi waduk.
0 komentar:
¿Te animas a decir algo?